KPU Mesti Jelaskan Pasal 414 dan 415

Kota Bengkulu Nasional Politik

Agar Semangat Caleg Bangkit Lagi

RBO,BENGKULU – Ketua DPC Hanura Kota Bengkulu, Sudisman, S.Sos prihatin bahwa akhir-akhir ini muncul isu yang dimuat di WA, FB dan medsos terkait pasal 414 dan 415 undang-undang No.7 tahun 2017 yang diangkat kepermukaan menjadi berita oleh oknum-oknum partai, bahwa perbuatan itu menurut Sudisman dapat mengendorkan semangat juang para caleg dari partai baru.
Dalam sebaran itu disampaikan seolah-olah jika partai peserta pemilu 2019 tidak mencapai perolehan jumlah suara 4 % secara nasional, maka seluruh perolehan kursi di daerah (DPRD Prov dan Kab/Kota) dibatalkan/dianulir atau hangus. Jika KPU atau penyelenggara pemilu tidak menyikapi isu yang diduga sengaja dilontarkan parpol itu, maka dikhawatirkan hal ini akan berdampak terhadap semangat juang caleg dari partai yang periode sebelumnya tidak mencapai ambang batas 4 %, termasuk partai baru.


“Jadi, untuk mengantisipasi dampak buruk isu negatif yang diduga sengaja disebarkan oleh oknum partai, maka saya mengimbau agar KPU pusat, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota segera mengambil sikap dengan menyampaikan penegasan dan penjelasan resmi pasal 414 dan 415 undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, melalui media cetak dan media sosial serta jika perlu dalam bentuk spanduk dan selebaran,” sampai Ketua DPC Hanura Kota Bengkulu, Sudisman, S.Sos kemarin.
Menurut pemahaman Sudisman, pasal 414 ayat 1 ambang batas perolehan suara 4 % dihitung dari jumlah suara sah secara nasional dibagi dengan jumlah suara sah yang diperoleh calon anggota DPR RI, DPRD Prov dan DPRD kab/kota. Dicontohkannya, jika jumlah suara sah satu partai tidak mencapai 4 %, maka konsekuensinya sebagaimana pasal 415 ayat 1, yaitu tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR RI di setiap daerah pemilihan, bukan berdampak pada tingkat DPRD Prov, Kota maupun Kabupaten.
“Ya, hanya ditingkat DPR RI saja. Sebab perolehan kursi di daerah (DPRD Prov dan DPRD kab/kota) tetap atau tidak berpengaruh sama sekali dengan peraturan yang termaktub dalam pasal 414 dan 415 tersebut. Saya harap pihak KPU dapat menyampaikan penjelasan ini melalui media, sehingga semangat juang para caleg tingkat provinsi, kabupaten dan Kota kembali bangkit. Jangan biarkan masyarakat gelisah, terutama sekali partai-partai baru,” harap Dia. (lay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *