MUI Bengkulu Akui Vaksin MR Belum Berlabel Halal

MUI Bengkulu Akui Vaksin MR Belum Berlabel Halal

Prof.DR_.Rohimin-M.Ag-saat-menyanpaikan-materi-pada-pelatihan-iman-dan-khotib-yang-digelar-NU-Benteng
BERBAGI:

RBO >>  BENGKULU >>  Informasi beredarnya di media sosial terkait belum adanya label halal vaksin MR oleh Majelis Ulama Indonesia, ternyata benar. Padahal program ini dilakukan serentak dan sedang berjalan. Untuk Provinsi Bengkulu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, sasaran seluruh anak yang akan diberikan vaksin MR mencapai 514.204 orang yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota. Data cakupannya juga dipantau secara online melakui sistem cepat Rapidpro oleh Kementerian Kesehatan dan UNISEF.

Menanggapi perihal ini, Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Prof Dr. H. Rohimin, M.Ag, mengaminkan jika perihal label belum diakui pihaknya. Namun menurutnya, banyak beredar ini kesalahpahaman yang sudah tersertifikasi merupakan imunisasi meningitis dan polio.

“Ya, belum tersertifikasi. Memang banyak beredar kesalahan paham. Yang sudah itu imunisasi polio dan meningitis,” terangnya.

Ditambahkan Rohimin, dalam waktu dekat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Pemerintah juga diminta memberikan informasi bagi masyarakat belumnya tersertifikasi ini dan juga tidak memaksa masyarakat jika menolak untuk pemberian vaksin.

“Saat ini sedang proses. Kalau tidak berhalangan, Rabu (08/08) mendatang kami membahas ini ke Jakarta bersama Kementerian Kesehatan RI. Hal ini kita serahkan ke masyarakat. Kalau memang ragu, tidak usah. Kita mengharapkan agar pemerintah,  Dinas Kesehatan memberi penjelasan agar tidak memaksa, sehingga diserahkan ke masyarakat,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni menanggapi, kampanye serentak ini untuk menjamin kesehatan dalam kekebalan tubuh agar dapat terhindar penyakit campak dan hiperbola. Dikarenakan, penyakit itu sangat berbahaya bagi anak berusia dini. Sehingga memberikan pencegahan sosialisasi serentak ini. Bahkan saat ini sudah menyampai 6 persen dalam wilayah 54 puskesmas di Kabupaten dan Kota.

“Pada intinya persoalan label halal saja. Ini sudah dipakai oleh negara Islam sejak lama. Kita mengacu pada Surat Fatma MUI 2016. Persoalan label ini perlu waktu lama. Kita tetap kampanyekan imunisasi ini sasaran kita. Petugas tetap berjalan. Bagi masyarakat yang menolak, tidak masalah.  Persoalan lebel ini hanya dengan Kementerian Kesehatan RI dan MUI pusat. Jadi, kita hanya menjalankan sosialisasi ini saja. Untuk anggaran kampanye ini ada dari APBN dan APBD, untuk sosialisasi dianggarkan APBD sebesar Rp 300 juta,” imbuhnya. (cw1)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

five + fourteen =