Murman Divonis MA 8 Tahun Denda Rp 500 Juta, Ajukan PK

Murman Divonis MA 8 Tahun Denda Rp 500 Juta, Ajukan PK

BERBAGI
BERBAGI:

RBO,BENGKULU – Mantan Bupati Seluma, H.Murman Efendi, SE, SH, MH dalam dakwaan memori permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap vonis Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang memvonis dirinya pada 2017 lalu dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 500 juta. Terkait kasus pengadaan lahan pabrik semen yang merugikan negara Rp 3,5 Miliar totallos.
Seusai membacakan memori PK dimuka persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu kemarin, Murman Efendi mengungkapkan, dalam permohon PK tersebut, ia mengatakan, ada dua putusan yang melahirkan pertimbangan yang berbeda baik ditingkat MA dengan Pengawas daerah, dalam objek perkara yang sama.
Dimana pengawas daerah Kabupaten Seluma menilai tidak ada tindak pidana karena hanya menyerahkan biaya administrasi. Sementara dalam tuntutan Penuntut umum menafsirkan hal tersebut adalah pembayaran ganti rugi. Ini yang dipertanyakan dan harus ditinjau kembali, karena masih ada bukti dalam peristiwa tersebut belum pernah diajukan di persidangan.
“Pembayaran yang kita lakukan ini pembayaran kompensasi. Dan pembayaran itupun atas izin yang ingin diambil oleh pemerintah daerah karena izinnya masih panjang. Dan banyak pertimbangan lain sehingga kita ajukan PK,” imbuh Murman seusai membacakan memori PK di ruang sidang PN Bengkulu kemarin.
Dijelaskan, apakah dirinya memang betul bersalah atau tidak dirinya tidak mengetahui, yang jelas dirinya menyerahkan semua permohonan PK ini ke Majelis hakim, dan biarkan majelis hakim yang menentukan seperti apa.
“Kita tidak tahu kalau masalah benar atau tidak. Biarkan hakim yang menentukan,” pungkasnya.
Ditambahkan Firmauli Silalahi selaku Penasihat Hukum (PH) Murman Efendi PK yang diajukan ini pertama pihaknya keberatan terkait dengan putusan majelis hakim MA. Selain dari itu, banyak hal yang perlu yang harus menjadi pertimbangan lainnya lagi. Semuanya sudah dituangkan kedalam memori PK yang sudah dibacakan dipersidangan tadi.
“Karena kita merasa ada dasar perbedaan oleh karena itulah kita mengajukan PK, bagai kesimpulan hakim PN Tipikor Bengkulu ini nanti kita lihat,” tambah Firmauli.
Untuk diketahui, kasus ini bermula sejak tahun 2015 lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu menuntut Murman Efendi dengan tuntuan penjara 7 tahun. Oleh majelis hakim PN Tipikor Bengkulu,
yang diketuai Siti Insiroh dan hakim anggota Jonner Purba dan Toton memberikan hukuman bebas terhadap Murman Efendi. Lantas JPU langsung mengajukan kasasi ke MA terkait dengan vonis bebas oleh majelis hakim tersebut. Oleh MA membatalkan putusan PN Bengkulu, dan memvonis Murman Efendi dengan pidana penjara 8 tahun denda Rp 500 Juta. (ide)