Jadi DCT, yang Pindah Partai Langsung Diberhentikan di DPRD

Jadi DCT, yang Pindah Partai Langsung Diberhentikan di DPRD

BERBAGI
Iwan/RBO:   Siption Muhady S.Ag sedang memberikan keterangan pers

RBO >>  BENGKULU  >>  Anggota DPRD  tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang kembali menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), namun pindah Partai Politik (Parpol) haknya sebagai anggota DPRD dicabut terhitung sejak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Demikian disampaikan anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Siption Muhady, S.Ag, kepada radarbengkuluonline.com tadi pagi .

      Menurutnya, ini berdasarkan hasil konsultasi pihaknya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait adanya Surat Edaran (SE) Kemendagri No 160/6324/OTDA dengan perihal pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Parpol berbeda dengan Parpol diwakili pada Pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu 2019.

      “Tadi (kemarin, red) kita langsung berkonsultasi dengan Ibu Margalena. Dimana dalam konsultasi itu masalah yang kita sampaikan selain SE Kemendagri tersebut, juga berupa proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD yang loncat Parpol dalam Pemilu 2019 mendatang. Terutama pada saat anggota DPRD itu sudah ditetapkan masuk DCT,” ungkap Siption.

       Dari konsultasi itulah, lanjut Siption, pihak Kemendagri menegaskan, semenjak anggota DPRD yang loncat Parpol itu ditetapkan masuk DCT oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka haknya sebagai anggota DPRD harus dicabut. “Dalam artian ketika masuk DCT, Dewan bersangkutan tidak lagi bisa diberikan fasilitas dan keuangan. Termasuk gaji sebagai anggota DPRD,” terang Siption.

       Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Darliansyah, S.Pd, M.Si mengatakan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian anggota DPRD yang kembali nyaleg, tapi Parpol berbeda ditunggu pihaknya H-1 sebelum penetapan DCT. “Tidak bisa kita pungkiri, dengan adanya SE dari Kemendagri itu menjadi salah satu fokus bagi kita sebelum penetapan DCT,” tegas Darlinsyah.

Meskipun demikian, sambung Darlinsyah, karena SK pemberhentian itu melibatkan instansi lain, kalaupun SK yang dimaksud belum ada maka bisa diganti dengan surat keterangan dalam proses pengurusan. “Meskipun demikian kita berharap masing-masing Parpol dapat mengurusnya sesegera mungkin SK yang dimaksud. Kalau bisa penyerahannya jangan H-1 penetapan DCT,” tutup mantan Ketua KPU Kota Bengkulu tersebut. (idn)