Plt Bupati Mukomuko Tuntaskan Konflik Warga dengan PT KAS

Plt Bupati Mukomuko Tuntaskan Konflik Warga dengan PT KAS

BERBAGI
SENO AM/ RBO Plt Bupati Mukomuko, Haidir, S.IP bersama Kasat Intel Polres Mukomuko membuka penyegelan Pabrik PT. KAS Mukomuko

RBO << MUKOMUKO >>  Plt Bupati Mukomuko, Haidir, S.IP hari Rabu (15/8) secara resmi membuka segel di sejumlah peralatan PT KAS di Desa Pernyah, Kecamatan Teramang Jaya yang lebih dari dua pekan disegel oleh masyarakat nelayan tiga desa, yakni Desa Mandi Angin Jaya, Nelan Indah dan Pasar Bantal.

      Penyegelan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan tersebut lantaran pabrik CPO milik PT. KAS diduga telah mencemari sungai Air Baru yang menyebabkan ribuan ikan mati di sungai tersebut sekitar tiga pekan yang lalu.

      Dengan dibukanya penyegelan ini, seperti menjadi pertanda bahwa konflik masyarakat nelayan dengan PT. KAS ini bakal segera berakhir. Padahal sebelumnya, Senin (13/8) pertemuan antara masyarakat nelayan dengan pihak PT. KAS yang dimediasi oleh Pemkab Mukomuko yang dihadiri Asisten I Setdakab Mukomuko, Gianto, SH serta sejumlah pejabat instansi terkait belum membuahkan kesepakatan.

      Masyarakat belum bisa menerima keputusan managemen PT. KAS yang enggan membayar denda adat sesuai yang diminta masyarakat, yakni Rp 3 miliar.

      Dikabarkan, Selasa (14/8) sore kembali diadakan pertemuan antara perwakilan masyarakat dengan pihak PT. KAS di kantor Bupati Mukomuko dan disepakati kemarin penyegelan tersebut disepakati dibuka.

      Hal ini turut dibenarkan oleh Camat Teramang  Jaya, Jonaidi, SAP. Saat dikonfirmasi radarbengkuluonline.com tadi siang (15/8) , ia mengatakan pertemuan Selasa sore itu menghasilkan kesepakatan pembukaan penyegelan tersebut.

      Hanya saja, saat ditanya prihal denda adat, ia tidak mengetahui secara pasti. Katanya, ia tidak berada diruangan saat kedua belah pihak memusyawarahkan hal tersebut.

      “Saya waktu itu (waktu musyawarah) tidak diruangan. Hanya beberapa saja yang bermediasi. Jadi, pastinya saya kurang tahu,” ujarnya.

Dikatakannya, selain tuntutan denda adat, sudah disanggupi oleh PT. KAS, termasuk membuka jalur khusus bagi angkutan tandan buah segar (TBS) dari Desa Penyanggah.

      “Usai segel dibuka oleh Wabup tadi (kemarin) pabrik langsung berkemas. Ketika beroperasi nanti, jalur khusus Desa Penyanggah langsung dibuka,” sebutnya.

      Plt Bupati Mukomuko, Haidir.S.IP saat dikonfirmasi radarbengkuluonline.com tadi siang (15/8) menjelaskan, dengan dibuka kembali aktifitas PT. KAS ini artinya permasalahan antara masyarakat nelayan dengan perusahaan tersebut sudah selesai.

      Menurutnya, permasalahan bisa berlarut selama ini hanya ditenggarai faktor komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang kurang. Baik setelah ada masalah, maupun sebelumnya.

Ia juga mengimbau kepada PT. KAS untuk aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat. Membuka pelayanan yang baik. Jangan menganggap kedatangan masyarakat ke perusahaan adalah sebuah masalah.

“Jadi saya tanya langsung dengan pihak perusahaan ada bagian Hubungan Masyarakat (Humas) gak di perusahaan ini? Mereka jawab tidak ada. Itu yang salah. Makanya kita minta mereka untuk membentuk Humas di perusahaan mereka,” ujar Haidir.

      Terkait masalah kompensasi atau denda adat yang menjadi tuntutan masyarakat, Plt Bupati pun tidak menjelaskan secara rinci. Ia hanya mengatakan kedua belah pihak menyepakati kesepakatan yang lama. Ia juga menyebutkan, masalah denda adat ini sama sekali tidak terucap dalam pertemuan Selasa (14/8) sore lalu. (sam)