Ketua Komisi III Provinsi Minta PT STI Selesaikan Perizinan

Ketua Komisi III Provinsi Minta PT STI Selesaikan Perizinan

BERBAGI
Iwan/RBO Rombongan pengendara ojek Grab foto bersama usai hearing ke DPRD Provinsi, Rabu (15/8).

RBO >>  BENGKULU >>  PT Solusi Transportasi Indonesia (STI) diminta untuk segera mengurus perizinan terkait keberadaan angkutan online berbasis aplikasi Grab. Demikian ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, MM saat diwawancarai radarbengkuluonline.com usai hearing bersama puluhan pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan aplikasi Grab, Rabu (15/8).

“Sebenarnya tidak ada persoalan antara pengendara angkutan online dengan angkutan kota (Angkot). Yang menjadi masalah itu karena PT STI sebagai pemilik aplikasi Grab sampai hari ini (kemarin, red) tidak menyelesaikan soal perizinan. Selama ini Pemerintah Daerah sudah memberikan toleransi. Masa sudah lebih dari setahun tidak ada inisiatif meyelesaikan perizinan,” sesal Jonaidi.

      Tentu saja, lanjut Jonaidi, PT STI tidak menghormati pemerintah. Kalau seperti ini bukan hanya sopir angkot yang menjadi korban, tapi juga pengendara Grab. “Karena pengendara Grab sama sekali tidak tahu apa yang menjadi hak mereka disaat menggunakan aplikasi itu. Apakah mereka ini berhak untuk mendapatkan asuransi atau hak lainnya dari PT STI,” kata Jonaidi.

Menurutnya, dengan kondisi ini sudah seharusnya PT STI patuh, dan segera menyelesaikan perizinan. Kemudian tidak ada salahnya Pemda melalui Dinas Perhubungan juga memperingatkan PT STI.

      “Jika nantinya sudah ada izin, kita nilai perlu juga keteraturan antara angkot dan pengendara Grab. Misalnya pembagian zona, ataupun waktu bagi keduanya untuk beroperasi,” tegasnya.

Sementara itu perwakilan pengendara Grab yang merupakan warga Kota Bengkulu, Delson alias Blangkon dan Sudalin berharap, supir angkot tidak lagi melakukan sweeping terhadap pengendara Grab. “Mengingat kita ini sama-sama cari makan. Kalau memang angkot merasa dirugikan, apa salahnya dibagi zona, dan kita siap mematuhinya. Karena di Grab ini tidak ada namanya mangkal, baru mengantar penumpang disaat ada pesanan,” ujar keduanya.

Disisi lain, pihaknya selaku mitra aplikasi Grab meminta peran dari Pemda untuk menekan PT STI agar segera mengurus perizinan. Tentu saja apapun ketentuan dari pemerintah akan diikuti. “Terus terang saja, kami juga membutuhkan perlindungan. Di Bengkulu ini berdasarkan laporan aplikator Grab, terdapat 1.900 pengendara angkutan online basis aplikasi Grab. Baik itu Grab Bike ataupun Grab Car. Kalau kami yang ada dikomunitas Grab Bike sekitar 900 orang,” kata Blangkon dan Sudalin. (idn)