Bawaslu Provinsi Ajak Media Massa, OKP dan OMS Aktif

Featured Hukum & Kriminal Pemda Provinsi Politik

RBO, BENGKULU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu meminta, peran aktif media massa, Organisasi Kepemudaan (OKp) dan Organisasi Masyarakat (OMs), untuk mensosialisasikan sekaligus mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, di Provinsi Bengkulu.

      Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap SP, M.Si disela-sela sosialisasi pengawasan dengan media massa, OKP dan OMS yang berlangsung selama dua hari di hotel Santika mengatakan, pentingnya sosialisasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan, agar bisa lebih memahami terkait regulasinya. Mengingat diakui dalam aturan baru, banyak mengalami perubahan dari sebelumnya.

Diantaranya, soal kampanye di media massa yang sepenuhnya diatur KPU, dan dugaan pelanggaran dalam kampanye Calon Anggota Legislatif-Caleg.

      “Berpijak dari dinamika pengawasan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat, meski kita sudah mendapatkan tambahan dua komisioner yang baru, juga tidak bisa sendiri. tapi perlu kerja bersama-sama dengan seluruh stake holder. Apalagi kita bersifat lebih banyak pencegahan ketimbang penindakan,” katanya kepada RADAR BENGKULU, Senin, (20/8).

      Lebih jauh dijelaskan, upaya pencegahan terhadap setiap pelanggaran Pemilu ini, harus bisa terus ditingkatkan. Pasalnya, berpijak dari pelaksanaan Pemilu tahun 2014 lalu, motivasi pengawasan terutama terkait laporan sangat sedikit.

      Oleh karena itu, dengan meningkatkan sosialisasi pengawasan, laporan tersebut bisa lebih meningkat pada Pemilu kali ini.

      “Diharapkan, kepedulian dan motivasi semangat dalam produktifitas laporan terhadap pelanggaran Pemilu, seperti dari Aliansi Jurnalis Pemantau Pemilu (AJPP) diperlukan strategi baru dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu. Apalagi pentingnya sebuah laporan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu, juga bisa menjadi informasi awal untuk tindak lanjut tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) kita, sebagai komitmen dalam menciptakan pelaksanaan Pemilu agar berjalan demokratis,” terangnya.(idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *