Soal Temuan, Bawaslu Serahkan kepada Mendagri

Featured Politik

RBO >>  BENGKULU >>  Terkait adanya temuan indikasi pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh Bacaleg yang telah direkomendasikan Bawaslu Provinsi Bengkulu ke Mendagri tindaklanjutnya mereka menyerahkan pada instansi tersebut.

       “Yang jelas rekomendasi dugaan pelanggaran itu sudah kami sampaikan ke Mendagri. Dan untuk tindaklanjut atas temuan tersebut, silakan Kemendagri menindaklanjutinya,” terang Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah kepada radarbengkuluonline.com Senin (27/8).

      Selain itu, untuk dugaan pelanggaran lainnya yang terjadi di Bengkulu, saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Bawaslu kabupaten/kota.

“Kalau dugaan pelanggaran lainnya, kami masih menunggu konfirmasi dari Bawaslu kabupaten/kota,” pungkasnya.

      Sebelumnya, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu mendapatkan 6 temuan dugaan pelanggaran, lantaran menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan Partai Politik (Parpol) jelang Pemilu 2019 mendatang. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap SP, M.Si.

      Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2009, dalam kegiatan Parpol dilarang menggunakan fasilitas negara.

“Kita sudah melakukan kajian dan memberi surat peringatan terkait dugaan pelanggaran ini kepada pelanggar. Selain itu kita juga sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sebagai pembina tentang pelanggaran. Karena sejauh ini sudah ada 6 yang kita verifikasi,” sambungnya.

      Menurut Parsadaan, lantaran pelanggaran dilakukan bukan pada tahapan kampanye Pemilu, maka Bawaslu tidak dapat memberikan sanksi langsung kepada pelanggar.

“Langkah yang kita lakukan Bawaslu pada saat ini adalah upaya pencegahan. Dari pelanggaran yang ada, kita hanya melakukan teguran saja. Karena saat ini belum memasuki masa kampanye,” tegasnya.

      Lebih jauh dikatakannya, dalam kesempatan ini pihaknya meminta agar semua pihak untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye di Pileg 2019 mendatang.

“Kitakan tahu jika banyak sekali pejabat yang mencalonkan diri. Untuk itu kami ingatkan untuk tidak menggunakan fasilitas negara,” tutup Parsadaan.(idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *