Bakal Ada Mutasi Lanjutan

Ekonomi & Bisnis Featured Pemda Provinsi Politik

RBO, BENGKULU – Pemprov dalam waktu dekat ini nampaknya akan melakukan mutasi kembali. Pasalnya, setelah kemarin melakukan mutasi besar- besaran sebanyak 407 jabatan Eselon III dan IV, masih ada pejabat yang belum didefinitifkan. Terutama eselon II.

      Dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti SE MT kemarin, mutasi merupakan hal keharusan dilakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan mutasi kembali.

      “Memang ada yang pensiun, maka akan kita isi. Dikarenakan evaluasi itu keharusan, kalau jabatan itu tidak cocok disini, maka ditempat lain,” terangnya  Kamis (06/09).

      Sekda menceritakan sedikit pengalaman dirinya sewaktu pernah menjabati dijabatan. Menurutnya, yang tidak sesuai dengan tempatnya. Namun ia menilai, posisi jabatan itu merupakan sebagai penilaian dan juga melatih kesabaran.

      “Saya dulu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Namun disana mempelajari kesabaran. Bayangkan, saya menemui banyak perempuan. Disana saya ada pengalaman ditempatkan tempat berbeda dikarenakan jabatan itu harus berpengalaman untuk ditingkatkan. Eselon II yang masih berstatus pelaksana tugas ada empat. Diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi dan Bappeda. Rencana Pemprov akan melakukan lelang jabatan, sayangnya Sekda enggan menyebutkan kapan waktunya.

       “Untuk eselon dua akan kita lakukan open bidding (lelang jabatan). Dikarenakan evaluasi jabatan itu banyak faktornya. Ya, dari kinerja dan lain lainya,” tambahnya.

      Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, H Suharto,SE,MBA menilai tak masalah. Silakan melakukan evaluasi jabatan. Namun harus didasarkan profesional.

      “Mutasi silakan saja. Yang penting profesional. Banyak belum definitif ini, saya rasa dikarenakan tidak ada koordinasi dengan kita. Ya, kami meminta agar segera melakukan definitif. Kalau sudah layak, ya silakan saja,” terangnya.

      Dirinya menilai, akibat jabatan pelaksana tugas, banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dengan baik. Bahkan, ia prihatin akibat ketetinggalan pembangunan selama ini. “Kalau rencana untuk mempercepat ketertinggalan, maka harus dilakukan definitif. Dikarenakan kita nilai sekarang banyak pekerjaan yang memprihatinkan,” pungkasnya. (Bro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *