DPRD Provinsi Bengkulu Desak Mendagri Segera  Lantik Rohidin

Featured Pemda Provinsi Politik

RBO >>  BENGKULU >>  Setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak kasasi Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti bersama istrinya, Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu meminta pihak eksekutif Pemda Provinsi segera menindaklanjuti putusan hukum tersebut.

 “Dengan ditolaknya kasasi itu, peluang untuk melakukan upaya hukum hanya PK. Akan tetapi PK itu tidak akan mengubah hasil keputusan sebelumnya. Dan artinya, vonis putusan hukum tersebut sudah inkrah. Sebab itu, kami minta pihak Pemda Provinsi bisa bertindak cepat menindaklanjuti putusan MA itu agar kita segera mendapatkan Gubernur definitif,” ungkap anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Sipton Muhady S.Ag, MM kepada radarbengkuluonline.com  Rabu (26/9).

      Dijelaskan oleh politisi PKB yang kembali maju Pileg dari Dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah itu, kalau dari konsultasi pihak komisi I terakhir dengan Kemendagri, maka katanya harus menunggu keputusan inkrah. “Kita jangan bertele-tele lagi. Terakhir kata Mendagri tunggu keputusan inkrah. Sekarang ini, kita sudah inkrah, sebab itu keputusan MA ini akan kami sampaikan ke Mendagri,” jelasnya.

      Dalam waktu dekat, lanjut Siption, pihak Komisi I memang sudah berencana mendatangi Mendagri.  “Kalau perlu mari kita sama-sama. Eksekutif dan Legislatif mendatangi Mendagri. Dalam waktu dekat, secepatnya kami akan mendatangi Mendagri,” paparnya.

Dengan cukup lamanya jabatan Gubernur dipegang oleh Plt, paparnya,  maka kinerja birokrasi pemerintahan kurang efektif. “Jadi sebaiknya segera kita definitifkan, agar kinerja birokrasi bisa berjalan. Sebab sudah setahun lebih kita dipimpin oleh Plt. Dampaknya saat ini banyak pembangunan kita di daerah tidak berjalan. Dengan Gubernur definitif nanti mudah-mudahan kinerja pemerintah daerah akan lebih maksimal,” pungkasnya.

      Sebelumnya dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri sekaligus juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan pihaknya segera mengusulkan pemberhentian Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti jika sudah menerima putusan dari Mahkamah Agung (MA). “Apabila itu sudah kita terima, berdasarkan register dari pengadilan, itu nanti kita meminta agar diterbitkan keputusan dari presiden untuk pemberhentiannya, kalau sudah ada register dari pengadilan,” ujar Bahtiar saat dihubungi, kemarin.

      Ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan mekanisme apabila pihaknya sudah menerima surat putusan inkrah dari Mahkamah Agung, terkait pasal 163 ayat 8 kepala daerah itu diberhentikan apabila putusan hukum sudah inkrah dari MA.(idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *