Saat Reses, Warga Tanyakan Dollar Naik, Kok Sawit Turun? Juga BBM di...

Saat Reses, Warga Tanyakan Dollar Naik, Kok Sawit Turun? Juga BBM di SPBU

BERBAGI
H. Edison Simbolon

RBO, BENGKULU – Pelaksanaan reses oleh anggota dewan Provinsi Bengkulu sejak tanggal 08 sampai 12 Oktober, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, H. Edison Simbolon S.Sos, M.Si  mendapatkan pertanyaan dari warga masyarakat terkait kondisi ekonomi negara saat ini.

       “Saat saya reses kemarin, terakhir di Kelurahan Sukarami yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Benteng, yang pertama yang dikeluhkan masyarakat disana, situasi perekonomian. Dan untuk warga yang tinggal di perbatasan itu, pada umumnya mereka adalah petani sawit. Mereka bertanya pada kita. Pak Simbolon, kenapa harga sawit ini kok turun? Sementara komoditi sawit ini adalah barang ekspor, bukan impor. Biasanya barang ekspor itu saat dolar naik, sawit atau CPO nya naik. Tapi kok ini malah turun? Sementara barang impor dari luar kita mahal? Saya jawab saat itu, saya juga tidak tahu. Biasanya memang kalau harga dolar naik, harga barang ekspor juga naik. Tapi sekarang sawit semakin terpuruk,” ungkap Edison Simbolon kepada RADAR BENGKULU Minggu (14/10).

      Kemudian yang kedua keluhan yang disampaikan masyarakat adalah soal BBM di SPBU. Ada BBM premium, tapi masyarakat sampai harus antre berjam-jam. Bahkan akibat antre BBM premium pekerjaan mereka banyak yang terabaikan. Ini juga jadi keluhan masyarakat.

       “Mereka minta agar hal ini disampaikan. Ada yang saat sudah antre berjam-jam, tapi ketika giliran dia mau isi BBM nya habis. Nah, kondisi demikian ini memang fakta yang kita juga lihat sehari-hari di daerah kita. Karena ini suara mereka suara rakyat, sawit turun, BBM subsidi sulit ditemukan. Dan ini harus jadi perhatian kita bersama,” terang politisi Demokrat tersebut.

      Selain itu ada juga keluhan terkait kebutuhan sekolah. Fasilitas sekolah untuk dunia pendidikan. Untuk Kota Bengkulu yang notabene merupakan Ibu Kota Provinsi. Tapi kenyataannya masih kekurangan sekolah.     “Masyarakat yang tinggal diperbatasan itu juga mengeluh. Mereka tinggal di Kota, tapi menyekolahkan anaknya di Kabupaten Benteng. Kenapa bisa demikian? Karena SD nya jauh. Kami sudah beberapa kali mengusulkan agar kalau bisa seiap satu kelurahan itu minimal ada satu SD. Tapi pemda mengatakan siapkan tanah. Nah yang jadi kendala, mereka itu jangankan menyiapkan tanah, rumahnya saja masyarakat itu masih menyewa. Ini jadi kendala kita,” terangnya.

      Adapun terkait keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat itu, harapannya, kedepan hal-hal seperti yang disampaikan oleh masyarakat itu bisa sampai pada pemerintah dan ditindaklanjuti.

       “Ini nanti akan kami sampaikan, dan kita minta agar dapat ditindaklanjuti,” pungkas Waka I DPRD Provinsi Bengkulu tersebut. (idn)