Soal Lahan GI PLTU, DPRD Panggil PLN

Soal Lahan GI PLTU, DPRD Panggil PLN

BERBAGI
Iwan/RBO: Jonaidi SP, MM

Jonaidi: Pemakaian Lahan Milik Negara Harus Jelas

RBO, BENGKULU – Terkait kegiatan pekerjaan pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV di Padang Ulak Tanjung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi salah  satu bagian dari pelaksanan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Pulau Baai jadi masalah serius. Menurut Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP, MM, mereka segera memanggil pihak PLN untuk kejelasan persoalan tersebut.

 “Memang tidak boleh gegabah kalau dikatakan lahan itu akan ditukar guling, mana lahan yang akan digullingkan tersebut? Sebab itu saya melihat ini ada prosedur yang tidak jelas. Apakah ini ada oknum yang memerintahkan, maka kami akan telusuri lebih lanjut. Atau kalau secara institusi PLN harus bertanggungjawab gak bisa sembarangan begini. Memang kalau secara teknis pembangunan GI disana, tapi kan gak bisa bangun-bangun begitu aja, ada mekanisme yang harus dilalui. Sebab itu kami akan konsultasikan segera, PLN regional Bengkulu akan kita panggil. Termasuk hari Senin kita akan jadwalkan untuk sidak ke lapangan memastikan persoalan tersebut,” tegas Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu tersebut saat ditemui RBI, di ruangannya, Selasa (16/10).

      Sebelumnya dijelaskan oleh Jonaidi, Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) beserta Sinyohydro kontraktor perusahaan China itu mesti patuh dan taat terhadap konsideran, regulasi-regulasi baik itu pusat ataupun daerah.

 “Pemakaian lahan milik negara itu harus jelas legal standingnya. Ini kalau dihibahkan oleh negara, kalau itu tukar guling harus jelas dulu tukar guling sama apa? PLN tidak boleh gegabah juga, mohon maaf ketika itu ada intervensi atau apa, gak boleh gegabah juga. Tukar guling harus jelas, tukar guling sama apa? Kalau orang sudah kerja, artinya sudah ada ganti lahan tukar gulingnya. Tapi kalau ini sekarang kan beda, belum ada lahan tukar gulingnya. Artinya ini sama saja pinjam pakai lahan, nah sekarang yang dipertanyakan itu tukar gulingnya yang mana? Nah kami akan pertanyakan ini. Bahkan sampai ke pusat akan kami tanyakan, karena apa? Karena PLTU ini program pusat yang punya. Disitu artinya punya coz anggaran untuk pendirian gardu, tidak bisa izinnya baru menyusul harus jelas dulu legal standingnya,” jelas Jonaidi.

      Seharusnya dalam persoalan pembangunan GI 150 KV di Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat ini, pihak PLN harus bijak. Tidak bisa tiba-tiba PLTU membangun dan tukar guling, tukar gulingnya sama apa? Semestinya jelas dulu, sebab ini merupakan lahan negara, “Artinya ini tidak boleh gegabah, kita akan telusuri ini. PLN harus tanggungjawab. Memang lokasi pembangunan GI untuk PLTU itu disana, tapi tukar gulingnya harus jelas terlebih dahulu,” pungkasnya.

      Sebelumnya dari pihak UP3 PLN Bengkulu terkait pembangunan GI oleh PT. TLB dilahan PLN, mereka tidak mengetahui soal perizinan ataupun informasi tukar guling tersebut.

 “Kami dari PLN UP3 Bengkulu tidak mengetahui terkait izin maupun informasi soal tukar guling lahan tersebut. Pertama tolong dipahami pembangkit PT TLB yang dipelabuhan Pulau Baai, itu mekanisme pembangunannya namanya ITV swasta. Terus dari sisi PLN, kita tidak ada proses perizinan ataupun kajian lingkungan, karena itu yang punya wewenang pihak pengembang pembangkitnya sendiri. PLN itu nanti Cuma terima setrum energinya saja, kalau terkait informasi pembangunan GI dan yang lain-lain. Kita PLN UP3 Bengkulu, secara koordinasi ataupun organisasinya tidak mengelola kegiatan itu, jadi sedikit banyaknya kita gak ngerti. Kalau informasi tukar guling, kami juga gak tau, nanti coba kami akan telusuri. Karena kalau lahan, kayaknya bukan lahan kita disana, itu lahan memang milik pembangkitnya sendiri. Kalau soal pembebasan lahan apakah sudah dibeli dengan warga disana udah dibayar atau belum, kita gak tahu juga,” beber Manager PLN UP3 Bengkulu Nova Sagita. (idn)