SDM Birokrasi Bengkulu Belum  Sesuai Keinginan Pelaku Usaha

Ekonomi & Bisnis Featured Pemda Provinsi
Fery Rizal : Pemerintah Daerah Harus Berbenah
RBO, BENGKULU – Minat pelaku usaha berinvetasi di Provinsi Bengkulu, dari setiap tahun mengalami peningkatan. Hanya saja, saat ini birokrasi di pemerintah daerah masih belum mampu memenuhi standar keinginan pelaku usaha. Sehingga, invetasi yang masuk tersebut tidak berkembang.
Menurut Ketua Kadin Provinsi Bengkulu, Ir. Fery Rizal bahwa minat invetasi tinggi harus disertai SDM birokrasi andal.
“Kita butuh pengelolaan dana dari swasta. Nah, swasta siap asalkan birokrasi dan legalitas dari pemerintah harus siap. Teman-teman pelaku usaha saat ada apapun kegiatan yang legalitasnya baik, bagus, aman, dan nyaman pasti dia hadir disana. Jadi, kita harus siap dalam menyambut kegiatan invetasi itu semua. Disaat SDM birokrasi tidak siap, tentu investasi yang masuk ke luar,” ungkap Fery Rizal kepada radarbengkuluonline.com, Rabu (23/1).
Artinya, lanjut Fery, pemerintah khususnya di Bengkulu harus berbenah dari segi birokrasi. Terutama menyangkut aset didata semuanya. Kemudian harus ditelaah dan dianalisa yang mana layak ditawarkan untuk investasi. Karena jika ini dilakukan pemerintah, maka akan membuat nyaman pelaku usaha.
“Ketika itu tidak aman, pasti investasi itu ke luar. Mereka itu masuk, awalnya ingin melihat dulu kondisinya seperti apa. Jadi jaminan itu terutama dari teman-teman pelaku usaha butuhkan ketika masuk ke daerah,” katanya.
Di Provinsi Bengkulu dalam pengembangan investasi masih terjadi kendala utama dibirokrasi pemerintah.
“Birorasi pemerintah kita itu belum siap. Karena sebagian besar aset itukan pemegangnya adalah pemerintah yang punya. Kalau swasta, ya memang tetap jalan seperti tambang dan dari perkebunan. Tapi kalau menyangkut aset pemerintah yang ingin diinvestasikan, SDM birokrasi kita harus dibenahi dengan iklim invetasi yang semakin tinggi,” jelasnya.
Pemerintah melalui birokrasinya menjaga aset yang ada itu benar, namun sambung Fery, tapi ada hal yang ditemui aset yang terbengkalai.
“Contohnya, ada Mess Pemda dan itu sudah bertahun-tahun. Kesalahannya dimana? Ada apa? kenapa? Apa kita tidak bisa menyajikan yang lebih baik. Yang tahu untuk menjawabnya itu ya birokrasi. Karena permasalahannya bukan terhadap minat pelaku usaha, sebab sudah banyak yang berminat. Terbukti sudah tertender dan terkontrak, tapi tidak terlaksana,” ujarnya.(idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *