Bawaslu Amankan Tim Sukses Caleg Bawa Uang Rp 1,8 Juta

Ekonomi & Bisnis Featured Hukum & Kriminal Pemda Provinsi Politik

RBO, BENGKULU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu, mengamankan sebanyak 4 orang tim dari Calon Legislatif (Caleg) Kota Bengkulu sekitar pukul 08.00 WIB, kemarin. Diketahui, Bawaslu Kota Bengkulu bersama aparat kepolisian mengamankan keempat orang itu di Kelurahan Panorama. Keempat orang tersebut diduga membagikan uang atau money politik untuk memenangkan oknum Caleg berinisial Sh dari Partai Gerindra. Bawaslu ikut mengamankan  uang sebanyak Rp 1,8 juta.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, SP, M.Si membenarkan diamankannya 4 orang yang diduga melakukan money politik tersebut. “Ya laporan sudah masuk ke kita, tadi pagi (Kemarin, red) diamankan 4 orang yang diduga bagi-bagi uang Caleg. Sekali lagi, ini masih diduga. Karena sampai sekarang ini, kita masih mengumpulkan bukti-bukti melalui Bawaslu Kota Bengkulu. Terkait uang siapa yang dibagikan dan yang lain-lainnya,” ungkap Parsadaan Harahap, Rabu (17/4).

Menurut Parsa, pihaknya di Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima laporan dugaan money politik tidak hanya dari Bawaslu Kota Bengkulu. Tapi, juga dari Bawaslu kabupaten lain seperti Kepahiang. “Di Kepahiang juga ada laporan money politics. Kami masih menunggu tindaklanjut dari Bawaslu di daerah. Karena semuanya masih diduga. Nanti ada proses di Gakumdunya masing-masing kalau mengarah ke pidana ya penindakan disesuaikan dengan aturannya,” jelasnya.

Pidana, Denda dan Diskualifikasi Menanti . Diterangkan Parsa, pelaku money politics dalam Pemilu serentak 17 April 2019 akan dijerat hukum pidana. Bukan hanya itu, Caleg yang terbuk MP akan didiskualifikasi dan dikenakan denda. “Ya kalau terbukti, tidak mesti menunggu hasil penetapan perolehan suara. Sebab akan didiskualifikasi. Ya artinya jika terpilih tidak bisa dilantik. Kemudian Calegnya pun akan didenda,” terangnya.

Pada Pemilu kali ini, sambung Parsa, penindakan pelaku dugaan tindak pidana Pemilu seperti money politik tidak seperti Pemilu sebelum-sebelumnya. “Ya hadir tidak hadir yang bersangkutan saat kita panggil, proses penindakannya tetap berlanjut. Malah kalau tidak hadir, rugi bagi terduga pelaku. Karena tak bisa memberikan klarifikasi atau pembelaan. Lain halnya kalau Pemilu sebelumnya, kalau tidak hadir atau tidak bisa dihadirkan dalam proses penindakannya. Maka hingga batas waktu tertentu, kasusnya akan kadaluarsa. Sehingga yang terduga melakukan pelanggaran, saat pelantikan masih bisa dilantik,” tutup Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut. (idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *