Hasil Evaluasi Pileg, Golkar Lakukan Penyegaran Pengurus

Featured Hukum & Kriminal Pemda Provinsi PEMERINTAHAN Politik Sosial & Budaya

RBO, BENGKULU – Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi, Samsu Amanah, S.Sos mengungkapkan, penunjukkan unsur pimpinan DPRD dari kader Golkar, dan juga perombakan sejumlah pengurus, itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pemilu lalu. “Kemudian, itu dilakukan sebagai bentuk penyegaran. Terlebih sebentar lagi kita bakal menghadapi Pilkada. Selain itukan, dalam penunjukkan dan perombakan yang kita lakukan, tidak diiringi dengan pemberhentian atau pemecatan pada kader,” ungkap Samsu, kemarin (1/10).
Sebelumnya dari Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD Partai Golkar Provinsi, Raharjo Sudiro, S.Sos mempertanyakan kebijakan yang diambil Rohidin selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

“Seperti kebijakan dalam penunjukkan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dari Partai Golkar. Dimana Pak Rohidin bukan menunjuk Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkulu Utara, Aliantor Harahap untuk menjabat unsur pimpinan DPRD. Padahal Aliantor itu merupakan kader yang cukup lama, dan sebenarnya berprestasi serta telah banyak yang diperbuat dan dikorbankan untuk membesarkan Partai Golkar,” beber Raharjo Sudiro.

Sayangnya, lanjut Jojo, malah orang lain yang ditunjuk. Maka dari itu pihaknya mempertanyakan kebijakan, dan yang menjadi dasarnya. Kalau alasannya karena di Bengkulu Utara Golkar tidak lagi meraih kursi Ketua DPRD, sangat tidak masuk akal. “Karena sama-sama kita ketahui, PDI Perjuangan di BU itu gencar dalam Pemilu lalu. Buktinya saja bisa meraih 3 kursi untuk tingkat DPRD Provinsi, dan kondisi serupa juga terjadi di DPRD Kabupaten Seluma. Sebenarnya ada apa di balik kebijakan itu,” tegas Jojo panggilan akrabnya.

Kebijakan yang juga dipertanyakan, sambung Jojo, terkait perombakan pengurus. Terutama di 2 Kabupaten. Yakni Bengkulu Tengah dan Lebong. Dimana Ketua DPD Partai Golkar malah dijabat seorang Pelaksana Tugas (Plt). “Bukannya kita tidak setuju dengan perombakan itu, terlebih untuk membesarkan partai. Tapi hendaknya dilakukan secara fair. Bukan karena suka dan tidak suka. Ini kita sampaikan karena Plt yang ditunjuk, bukan orang yang memiliki kualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, terkait berbagai kebijakan ini, sah-sah saja jika Golkar Provinsi mengevaluasi kinerja jajarannya. Tapi hendaknya DPD Golkar Provinsi juga evaluasi diri sendiri. Karena, apa kontribusi yang telah diberikan Golkar Provinsi pada Kabupaten/Kota terutama pada Pemilu 2019 lalu. “Walaupun Pak Rohidin tidak pernah merasakan bagaimana kader Golkar berjuang, karena beliau masuk Golkar langsung jadi Ketua, tetapi harusnya Beliau tidak boleh mengambil kebijakan yang semena-mena, tanpa mempertimbangkan karier kader yang sudah dirintis dari bawah,” tutupnya.(idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *