FKDM Memiliki Peranan Strategis

Bengkulu Tengah Desa Ekonomi & Bisnis Featured Hukum & Kriminal

RBO, BENTENG – Deteksi secara dini berbagai informasi, data, keterangan tentang berbagai persoalan yang dapat mengancam stabilitas di daerah yang berhubungan dengan keamanan ketertiban masyarakat, sosial budaya, politik, ideologi, tapal batas dan juga persoalan sengketa lahan yang banyak terjadi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Benteng merangkul sejumlah kalangan untuk turut serta di Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Upaya tersebut dilakukan agar semua pemangku kepentingan meningkatkan Intelijensi masyarakat dalam penanganan deteksi dini, peringatan dini serta Cegah Dini berbagai permasalahan yang ada di kecamatan, desa maupun dipelosok daerah.

Dan mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial, Isu Sara, dan lain-lain, dengan tetap mengedepankan aspek hukum.

Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Benteng, Eka Nurmaeli mengemukakan, Kabupaten Benteng merupakan kabupaten pemekaran yang menyimpan potensi konflik mengingat banyaknya investor yang berinvestasi, seperti dalam bidang perkebunan, pertambangan, dan lain-lain.

Perkembangan penduduk pendatang sebagai tenaga kerja atau karyawan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut akan mengundang semakin banyak berbagai macam suku, bahasa dan budaya serta adat istiadat yang masuk di Kabupaten Benteng yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal.

“Kemajuan daerah dapat dilihat dari banyaknya investor yang masuk untuk berinvestasi, akan tetapi harus diimbangi dengan pembangunan kehidupan masyarakat lokal, supaya masyarakat dapat menikmati kemajuan yang ada di daerahnya, dan kehidupan mereka dapat lebih baik lagi,” katanya saat agenda sosialisasi FKDM Benteng, Rabu kemarin (3/10).

Ditambahkan, untuk menghindari konflik yang terjadi perlu dilakukan antisipasi cegah dini semua potensi konflik yang bisa muncul akibat adanya gesekan antara investor dengan investor, investor dengan masyarakat lokal ataupun masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang.

“Semua pihak diharapkan dapat selalu bekerjasama untuk menghindari setiap permasalahan/konflik dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat dengan prinsip setiap persoalan ada jalan keluarnya,” terangnya.

Dijelaskan, sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kabupaten Benteng ikut  bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menjaga stabilitas NKRI di daerah dengan segera melakukan antisipasi serta menangani secara dini segala bentuk permasalahan ataupun ancaman yang membahayakan kepentingan daerah dan nasional. (ags)

BERBAGI:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *