Curhat ke Komisi 1 DPRD Kota, Disabilitas Minta Kebijakan Pemkot Perhatikan Mereka

Featured Kota Bengkulu

RBO,BENGKULU – Gabungan organisasi disabilitas menyampaikan curahan hati ke komisi 1 DPRD Kota Bengkulu kemarin. Mereka menyampaikan aspirasi dan berharap, dewan kota bisa membawa perubahan kebijakan dan menjamin hak hak disabilitas.

      Asmadi, perwakilan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), berharap ada kebijakan anggaran yang memihak ke kelompok mereka. Semisal lapangan kerja dan pelatihan serta perhatian lebih dari pemerintah.

      “Sehingga jika ada pelatihan dan disediakan wadah lapangan kerja semisal pijat, atau keahlian lainnya, maka kawan kemungkinan tidak akan mengais rejeki di lampu merah. Selama ini yang terjadi, pemerintah hanya larang- larang saja tanpa ada solusi,” ujar Asmadi.

Ana, perwakilan Disabilitas mengharapkan ada sosialisasi dari pemerintah,semacam imbauan ke masyarakat agar bersikap ramah ke penyandang disabilitas. Lalu soal jaminan kesehatan, mestinya para disabilitas diberi jaminan. “Balik lagi pelatihan dan suport pemerintah sangat kami butuhkan. Semisal kami sudah pelatihan masak kue, namun tidak diajarkan cara pengemasan serta promosi, kami butuh dampingan dari pemerintah,” sambung Dia.

      Selain itu pihak Disabilitas perempuan juga butuh pendampingan jaminan keselamatan dan hukum dari perilaku pelecehan seksual yang kerap dialami.

      “Persoalan yang kami alami ini kompleks. Kami harap pemerintah kota dibantu legislative memahami kondisi kami,” harapnya.

      Sementara itu, Ketua Komisi 1 Teuku Zulkarnain menyampaikan agar kedepan pihak pengelola organisasi disabilitas segeralah rancang programnya, dan disampaikan langsung ke dewan kota, Komisi 1. Sehingga pada pembahasan anggaran bisa diperjuangkan untuk Disabilitas.

“Kita pasti perjuangkan kebutuhan anggaran untuk disabilitas. Karena undang undang telah menjamin. Silakan segera buat program dan usulkan ke kami. Insya Allah akan dimasukan dalam APBD,” tegas Teuku.

      Senada disampaikan Iswandi Ruslan fraksi PKB, dan Nuzuludin dari Gerindra. Bahwa pembahasan seperti ini jangan hanya sekali saja dilakukan. Diharapkan kedepannya pihak organisasi Disabilitas mesti rutin berkomunikasi ke lembaga dewan.

“Ini mesti rutin. Saya sepakat bahwa pelatihan dan lapangan kerja untuk disabilitas mesti disiapkan. Sarana umum yang ramah disabilitas juga harus diupayakan untuk dibangun. Saya harap komunikasi ini harus rutin dilaksanakan,” harapnya. (lay).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *