Bawaslu Bakal Perketat Pengawasan Dukungan Paslon Perseorangan

Featured Politik

RBO, BENGKULU – Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Syaifullah SH, MH mengungkapkan, dukungan jalur perseorangan itu cenderung terjadi beberapa pelanggaran yang ditemukan. Diantaranya adalah adanya dugaan kerjasama penyelenggara pemilu untuk memanipulasi data dukungan.

” Contoh PPS dengan panwas desa/kelurahan ketika memverifikasi data, mereka tidak melakukan pemeriksaan secara maksimal dan ini membahayakan sekali. Oleh karena itu, kita harus bersih terlebih dahulu penyelenggara pemilunya, dan kami dari Bawaslu bersama pengawas akan memperketat pengawasan untuk verifikasi faktual dukungan Paslon perseorangan. Itu menjadi poin pertama yang lekat, apalagi kita yakin dengan Bawaslu Provinsi dengan KPU Provinsi Bengkulu untuk menekan penyelenggara pemilu yang berintegritas,” ungkap Halid, kemarin.
Dari pengalaman Pilkada sebelumnya, Halid menerangkan, Bawaslu menemukan beberapa data- data pelanggaran, kecenderungan dimana tempat pelanggaran terjadi itu, biasanya di daerah terisolir atau dibeberapa desa terpencil. Hal itu lantaran jangkauan informasinya jauh.

Ketika tim verifikasi bergerak lanjut Halid, kecenderungan masyarakat pedesaan pergi ke kebun, sawah atau ada hajatan lainnya. Tentunya ini menjadi titik fungsinya untuk mencari kualitas verifikasi, baik itu administratif ditingkat KPU hingga ke problem yang paling tinggi itu di faktual data.

” Jangan sampai nanti tiba-tiba, ada orang menyatakan saya tidak memberikan dukungan itu, tetapi beres ditingkat penyelenggara. Kemudian pendekatan administrasi dan pelanggaran pidana yang memang masih menjadi kendala pihak kepolisian untuk bertindak,” ujar Halid.
Komisioner KPU Provinsi Bengkulu dari Divisi Tekhnis, Emex Verzoni SE mengatakan, ketika balon gubernur sudah menyerahkan berkas dukungan, maka KPU akan melakukan verifikasi. Hal itu mulai dari dukungan KTP fotocoy asli, termasuk dukungan tertulis yang dilakukan oleh masyarakat yang memberikan dukungan.

“Pada Pilkada lalu, masyarakat yang berikan dukungan itu hanya mengisi blangko saja. Tetapi untuk Pilkada 2020 ini masyarakat harus membuat surat pernyataan sendiri dangan tandatangan bermaterai. Jadi nanti kita akan door to door (dari rumah ke rumah),” ungkap Emex.
Dilanjutkan Emex, jumlah dukungan KTP yang wajib diserahkan balon gubernur jalur perseorangan itu sebanyak 139.911 KTP.

” Dukungan itu harus tersebar minimal di 6 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu,” terang Emex.
Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Srie Rejeki SH, menekankan, hendaknya Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara pemilu dapat bekerja sesuai aturan serta regulasi yang ada. “Jaga integritas selaku penyelenggara. Untuk panitia penyelenggara adhock itu juga harus dilakukan rekrutmen sesuai dengan aturan. Jangan sampai nanti ada PPK atau PPS yang ternyata merupakan bagian dari tim sukses kandidat calon, begitu juga dengan pengawas pemilu. Sebab dana yang kita anggarkan untuk Pilkada serentak tahun 2020 ini cukup besar dan menguras APBD guna terselenggaranya pesta demokrasi yang baik, dan sukses, sehingga kita mendapatkan pemimpin kepala daerah yang baik,” tambah Srie. (idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *