Isu nya Bakal Ada Mutasi Eselon II?

Featured Pemda Provinsi Politik

Kepala BKD: Hancur Semua, Kalau Melanggar

RBO, BENGKULU – Setelah melaksanakan mutasi besar-besaran Senin kemarin, kini muncul isu mutasi lagi. Senin sebanyak 280 Eselon III dan IV dimutasi, kali ini banyak beredar informasi bila akan kembali berlangsung mutasi susulan untuk eselon II. Tentunya hal ini akan berdampak buruk bagi kinerja jajaran OPD di Pemda Provinsi Bengkulu.

Batas waktu bagi Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah untuk mutasi memang masih ada hingga hari ini Rabu (08/1). Setelah itu tetap bisa asal ada izin Mendagri. Hal ini ditegaskan pada pasal 71 Undang Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Menanggapi perihal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemda Bengkulu Ir Diah Irianti memastikan tidak akan ada mutasi kembali. Dirinya berharap agar para ASN yang ada di Pemda Provinsi Bengkulu tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas.

“Besok memang terakhir, sejauh ini tidak ada belum ada perintah sampai saat ini. Kalau ada pasti saya dikasih tahu, ya kita meminta agar tidak perlu khawatir karena saat ini baru awal tahun,” terangnya saat dikonfirmasi melalui via telepon kemarin.

Diah menerangkan, mutasi bukan merupakan hal yang aneh namun merupakan penyegaran yang ada di dalam tubuh birokrasi. Terutama dalam perencanaan jabatan yang ada, ia pun memastikan agar para pejabat baik itu juga jajaran bawahan yang ada terkena mutasi bukan terkait kepentingan politik.

“Dipastikan tidak ada lagi, apa mau melanggar. Ya hancur semua kita kalau melanggar aturan yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Diah pun menegaskan dalam aturan pengisian jabatan yang dilakukan ratusan Eselon III dan IV kemarin sudah melalui peraturan yang ada. Tidak melanggar atau termasuk dalam maladministrasi. Informasi yang ada bahkan ada jabatan eselon III, yang tidak mengikuti Diklat PIM (Diklat Kepimpinan) III dan IV hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Kendati demikian hal ini ditepis oleh Diah.

“Sistem duduk dan didik menurut saya sudah tepat, ada juga yang memakai didik dan duduk, kalau disini memakai sistem tersebut sudah lama, bahkan regulasi yang diatur oleh PP nomor 100 tahun 2000, disitu tidak diwajibkan untuk mempunyai kualifikasi kompetensi pada pim 2 nya, yang penting sudah mempunyai sertifikasi kompetensi pada pim 3 (tiga) nya sudah cukup, karena disitu sudah jelas regulasinya yang diatur dalam PP tersebut. Sekarang tidak perlu mengikuti itu, kalau dulu memang tidak boleh karena harus mengikuti pendidikan. Namun sekarang diperbolehkan duduk dahulu baru didik. Sudah ada aturan yang baru dalam peraturan itu. Jangan kan itu untuk sekarang saja, eselon II juga harus duduk dahulu baru didik itu diperbolehkan,” imbuhnya. (bro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *