Parkir Zona 6 Dikelola Pihak Ketiga, Jukir Hearing ke Dewan

Featured Politik

RBO, BENGKULU – Para juru parkir di zona 6 atau seputaran Pasar Panorama setelah beberapa saat menggelar aksi protes di kantor walikota kemarin (14/1), rombongan jukir lantas menuju gedung dewan. Merekapun disambut dengan baik dan ditempatkan diruangan yang layak untuk sampaikan aspirasi. Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut antara lain Waka 1 DPRD kota Marliadi, Waka 2 Alamsyah, lalu ketua komisi 2 Indra Sukma, serta anggota dewan lainnya antara lain Rahmat Mulyadi, Reni Heryanti, H Ariyono Gumay, Bambang Hermanto dan Solihin Adnan.

Disampaikan Waka 1 DPRD Kota bahwa para jukir yang hadir menyampaikan keluh kesah terkait penunjukan pihak ketiga di zona 6 Pasar Panorama. Namun demikian Marliadi mengatakan bahwa dalam tiga bulan akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja pihak ketiga. Dia berharap para jukir dapat tertib dan tidak melakukan hal- hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

“Kita paham perasaan yang dirasakan mereka (jukir). Mereka mengeluhkan semenjak dikelola pihak ketiga setoran jadi naik. Lalu mereka mengeluhkan kurang transparan dalam penunjukan pemenang pengelola parkir. Mereka juga meminta untuk dilibatkan dalam hal itu. Semua masukan serta keluh kesah tadi kita tampung dan menjadi bahan evaluasi. Kita harap pihak pemerintah juga dapat akomodir keluhan para jukir ini,” sampai Dia.

Sementara itu, anggota dewan Kota, H Ariyono Gumay dan Reni Heryanti menambahkan bahwa pasca dipihakketigakan pengelolaan parkir, maka Dia berharap terjadi perubahan signifikan soal PAD dari retribusi parkir. Diapun mengingatkan agar pengelola parkir lebih mengedepankan aturan ketimbang mencari keuntungan.

“Peraturan daerah soal parkir di Kota sudah ada,maka patuhilah. Jangan nanti merubah fungsi lahan parkir yang malah disewakan ke pedagang. Keluhan teman teman jukir yang lama akan tetap diakomodir menjadi bahan evaluasi. Saya harap semua tetap kondusif. Kawan kawan di jukir zona lain juga mesti tetap tenang. Jangan mudah terprovikasi. Lalu kepada OPD terkait kami minta tetap mengedepankan transparansi dalam penunjukan pihak ketiga yang kelola parkir,” sampainya.

Ariyono juga mempertanyakan mekanisme penunjukan Cv pengelola parkir zona 6 Panorama. Menurut Ariyono, penunjukan pemenang lelang mesti melewati tahapan dan aturan aturan yang telah ditetapkan. Diapun menyatakan wajar saja para jukir mempertanyakan dan mengkritisi penunjukan pengelola parkir zona 6. Menurut Dia, penunjukan pengelola lahan parkir harus berdasar pada Permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah.

“Saya sepaham dengan para jukir yang hearing ke dewan tadi. Wajar mereka bertanya dan menuntut transparansi penunjukan pemenang lelang zona parkir. Sebab penunjukan pemenang lelang tidak bisa sembarangan. Ada aturan yang mesti dipatuhi Dishub sebelum menentukan pemenang lelang. Salah satunya yakni mengumumkan rencana lelang ke media cetak atau online. Tujuannya agar transparan dan memberikan kesempatan ke pemilik cv lain untuk ikut lelang. Maka tadi dalam rapat saya tanyakan ke Dishub soal hal itu,” kritis Dia.

Kadishub Kota Bengkulu, Drs. Bardin mengatakan, perjanjian dengan pihak ke-3 dapat dievaluasi apabila selama 3 bulan pertama pihak ke-3 yang dimaksud tidak memenuhi target atau di kemudian hari perjanjian tersebut cacat hukum. Dan dalam audiensi ini terungkap bahwa CV. Putra Wijaya sebagai pengelola zona 6 sudah menyetor dimuka PAD sebesar Rp125 juta untuk bulan Januari 2020.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Bengkulu Hadianto, SE mengatakan, berdasarkan Peraturan Walikota ditegaskan bahwa teknis pengelolaan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dan selama Peraturan Walikota itu belum dicabut atau direvisi, maka pelaksanaan pengelolaan parkir tetap menjadi wewenang Dinas Perhubungan.(lay).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *