Pengurangan Dana Bawaslu RL Dilakukan Sepihak

Featured Politik

Patimah Siregar : Bisa Berdampak Terhadap Pengawasan Pilkada

RBO, BENGKULU – Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, Patimah Siregar, M.Pd mengungkapkan, anggaran dana hibah Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Rejang Lebong untuk Bawaslu Rejang Lebong dikurangi sepihak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Padahal anggaran dana hibah untuk pelaksanaan pengawasan Pilkada tersebut, telah disetujui antara Pemkab Rejang Lebong dengan DPRD Rejang Lebong dan Bawaslu Rejang Lebong yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kan anggarannya sudah disetujui dan tertuang dalam NPHD yang ditandatangani tahun lalu. Tetapi tiba-tiba saja anggarannya dikurangi dan itu dilakukan sepihak oleh Pemkab Rejang Lebong dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Kita dari Bawaslu provinsi mendampingi Bawaslu Rejang Lebong untuk koordinasi ke Bawaslu RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ini pak ketua (Parsadaan, red) lagi kesana,” ungkap Patimah, Selasa (21/1)

       Menurut Patimah, pihaknya juga heran kenapa anggaran dana hibah Pilkada untuk Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dikurangi dari nominal yang disepakati dalam NPHD yang sudah ditandatangani sebelumnya. “DPRD ya juga pemerintahnya. Kenapa kok bisa membuat berita acara lagi untuk merubah NPHD itu. Nominalnya yang diubah, jelas berkurang. Dari angka Rp 9,5 miliar menjadi Rp 5,5 miliar dan itu dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari pihak Bawaslu,” terang Patimah kepada awak media saat ditanyai soal anggaran Pilkada untuk Bawaslu Rejang Lebong yang berkurang.

       Disinggung apakah dengan berkurangnya anggaran bagi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berdampak terhadap pengawasan Pilkada, Patimah menuturkan, kemungkinan itu bisa terjadi. Hanya saja, pihaknya akan melakukan upaya agar anggaran pengawasan Pilkada bagi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong agar bisa kembali ke nominal semula. “Kita tidak akan berlama-lama dengan situasi ini. Karena tahapan Pilkada sudah dimulai. Nanti kita lihat saja seperti apa ke depan (Menghambat pengawasan Pilkada atau tidak-red),” pungkasnya. (idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *