KTP Kades dan Perangkat Desa Tidak Berlaku Dukung Calon Perseorangan

Featured Politik

RBO, KEPAHIANG – Selain dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, TNI, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa juga tidak berlaku ketika mendukung bakal calon perseorangan Gubernur, dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati. Ketika ditemukan KTP Kades dan perangkat Desa dalam verifikasi faktual maka dukungan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Aturannya sudah jelas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2019. “Setelah Bakal Calon mendaftar ke KPU, dan menyerahkan dokumen dukungan berupa KTP, ada tahapan verifikasi faktual di lapangan. Ketika ditemukan KTP seorang ASN, Poliri, TNI, Kades, atau perangkat Desa, maka dukungan tersebut dinyatakan TMS,” ungkap Komisoner KPU Kepahiang, Ikrok, S.Pd dalam Rapat Koordinasi Publikasi Pers Pilkada serentak tahun 2020 di aula KPU Kamis,(23/1).

Sambungnya, untuk pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan atau independen maupun jalur Partai Politik (Parpol), dilakukan serentak pada Juni 2020 mendatang. “Ya, untuk pendafataran bakal pasangan calon dilakukan serentak. Ketika ada bakal pasangan calon mendaftar dengan diusung Parpol, kemudian tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Maka bisa mengambil alternatif mendaftar melalui jalur perseorangan, demikian juga dengan sebaliknya,” terangnya.

Lanjut Ikrok, jika ditemukan dukungan ganda dukungan kapada dua orang calon pada saat verifikasi faktual. Maka pendukung harus mengklarifikasi dukungan kepada siapa, dan harus memilih satu pasangan calon. Jika terdapat satu nama tetapi terdaftar pada dukungan yang banyak secara berurutan maka hanya dihitung satu dukungan sesuai dengan hasil klarifikasi pemberi dukungan. “Di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) juga akan muncul apabila ada dukungan ganda. Selain dari itu, pada saat verifikasi faktual juga ada ketahuan apabila ada dukungan ganda,” terangnya.

Ditambahkan ketua KPU Kepahiang, Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos untuk tahapan Pilkada serentak 2020 ini sejak tanggal 18 Januari 2020 lalu membuka pendaftaran perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dimana untuk pendaftaran PPK akan berakhir pada tanggal 24 Januari ini. Selanjutnya memasuki tahapan verifikasi berkas, tes tertulis, tes wawancara. “Setelah perekrutan anggota PPK, dilanjutkan perekrutan anggota PPS pada Februari 2020 mendatang. Setelah semuanya selesai barulah kita mulai memasuki tahapan-tahapan Pilkada,” ungkapnya.(ide)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *