Pemprov Mintalah ke Presiden, Mega dan Puan Saat ke Bengkulu

Featured Pemda Provinsi Politik

Dempo: Dulu Kalau Presiden Datang Berdampak ke Pembangunan, Kini…?

RBO, BENGKULU – Terkait defisit anggaran Pemprov, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler S.Ip, M.AP mengatakan, sebaiknya Pemerintah Provinsi melobi Pemerintah Pusat. Khususnya Gubernur dapat melobi Presiden Jokowi, mantan Presiden Megawati bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebab tokoh nasional itu akan ke Berngkulu 6 Februari nanti.

“Kalau defisit itu sebenarnya hal yang biasa. Itu merupakan risiko dari upaya untuk meningkatkan PAD atau sumber-sumber lainnya untuk keuangan daerah. Tinggal lagi bagaimana pemerintah melakukan lobi ke pemerintah pusat. Bukan cuma mengandalkan dana DAK dan DAU yang ada sekarang. Tapi melakukan lobi bargaining ke pusat agar Bengkulu lebih diperhatikan. Sebab kenapa? Karena Bengkulu ini kan kampung halamannya Ibu Fatmawati. Sekarang Puan adalah Cucu Fatmawati dan beliau adalah seorang Ketua DPR RI. Anak cucu Fatmawati saat ini sedang berkuasa, artinya Pak Gubernur silakan bernegosiasi ke pemerintah pusat untuk kepentingan-kepentingan daerah lewat penambahan anggaran,” ungkap Dempo Xler saat ditemui di ruang Komisi IV, Kamis (23/1).

Dijelaskan oleh Dempo, Bengkulu akan meresmikan monumen patung Fatmwati, artinya Bengkulu patut berbangga bahwa di daerah ini ada patung Fatmawati. “Tapi hendaknya ini bukan hanya sekadar patung atau monument. Tapi hendaknya itu bisa menjadi aset daerah untuk mendapatkan bantuan kucuran dana dari pemerintah pusat. Ini apalagi Presiden RI akan datang, kalau dulu itu ketika seorang Presiden datang ke daerah, kita bukan main senangnya. Tapi sekarang ini sudah berapa kali Presiden datang ke Bengkulu, tapi saya lihat belum ada efek secara langsung terkait anggaran di APBD kita. Malahan yang ada saya lihat dipotong. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Harapan kita ketika ada kunjungan Menteri, Ketua DPD, Presiden, akan berdampak dalam hal anggaran yang dibutuhkan oleh daerah kita,” jelas politisi PAN Bengkulu ini.

Kemudian terkait adanya defisit anggaran yang kemudian terjadi pengalihan dana kegiatan untuk membayar uang makan atau yang lainnya. Dempo menegaskan, hal itu tidak bisa dilakukan semena-mena. Tetap harus melalui persetujuan dan perubahan dari DPRD. “Kalaupun ada pemerintah atau OPD ingin mengalihkan dana anggaran itu, harus ada perubahan serta persetujuan DPRD jika memang ada perubahan,” pungkas Dempo. (idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *