Kinerja OPD Dinilai Belum Optimal, Dewan Sampaikan Rekomendasi Perbaikan

Bengkulu Selatan Featured

RBO, MANNA – Berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Bengkulu Selatan tanggal 6 Juli 2020. Menetapkan rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bengkulu Selatan tahun 2019.

Juru bicara Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan, Siptin Gunawan,SE sesuai dengan pembahasan DPRD pada prinsipnya kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada bebepa OPD yang tidak mencapai target. “Untuk itu, OPD tersebut harus meningkatkan kinerjanya bahkan dari cacatan strategis lainnya ada bebrapa OPD yang perlu mendapatkan rekomensdasi dalam perbaikan,” kata Siptin di ruang sidang, Selasa(07/06).

Adapun OPD tersebut BKPSDM tidak adanya satandar operasional dalam hal pelaksanaan mutasi banyaknya penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensi, lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih ada sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai penempatan dan penumpukan guru yang tidak merata. Begitu juga Dinas Perikanan, dari segi azaz manfaat perumahan nelayan dari jumlah perumanahan masih banyak yang kosong.

“Selanjutnya kita juga melihat di BPKAD bahwa terhambatnya Bengkulu selatan mendapatkan WTP adalah permasalahan aset yang belum tertib. Baik itu aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak,” jelasnya.

Bukan itu saja, Dinas Pertanian dalam penyaluran bibit kepetani belum merata dan harus tepat sasaran dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Termasuk juga dinas PUPR proiritas pembagunan belum terencana secara baik. Sedangkan Dinas Perumahan dan Pemukiman masih ada tumpang tindih program kerja.

Untuk pelayanan disegi kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan belum adanya penempatan dalam hal tenaga kesehatan disuatu Puskesmas menyebabkan penumpukan tenaga kesehatan hampir dipusat Kota Manna. “Begitu juga denga Rumah Sakit Hasanudin Damrah yang terlalu banyak menggunakan tenaga honor, sehingga mengalami pembengkakan dianggaran rumah sakit serta ASN yang tidak menaati jam kerja sehingga peyanan tidak maksimal, yang terakhir ada di Dinas Sosial dimana data penerima bantuan masih amburadul,” kata Siptin.

Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi,SE.MM menanggapi rekomendasi tersebut, mengatakan sepuluh OPD yang mendapat rekomendasi DPRD akan melakukan pembahasan dan memformulasikan untuk tindak lanjutnya. “Kita sadari dalam pennyelenggaran pemerintah masih banyak kekurangan disana sini tapi kami optimis akan memperbaikinya dan menjadi bahan evaluasi kenerja kedepannya,” singkat Gusnan. (afa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *